Opini Publik Sebagai Strategi Komunikasi Politik

Perhelatan tentang “PERSETERUAN” antara para pihak yang ada dalam sebuah tatanan negara biasanya mengakses lembaga negara ,apakah legislatif,eksekutif atau yudikatif. Ketiga lembaga ini merupakan asset negara yang mempunyai kewajiban dan kewenangannya yang didasarkan pada apa yang dinamakan pembagian kekuasaaan yang berdiri sendiri dan juga berhubungan satu dengan lainnya, asset publik dengan segala aksesnya tertampung pada ketiga bentuk ini, namun pada perkembangannya terutama dinegara - negara yang mengatasnamakan demokrasi dimana para warga negaranya mempunyai kepedulian terhadap sesuatu kejadian, apa yang dinamakan ‘OPINI PUBLIK” menjadi bagian yang sering mempengaruhi tingkat putusan terhadap suatu kebijakan. Pertanyaannya adalah kenapa ‘OPINI PUBLIK” mempunyai nilai ‘PRESSING POLICY” pada sebuah kejadian, yang lucunya melibatkan “POWER SHARING” antara legislatif,eksekutif dan yudikatif. Jawababnnya adalah,publik belum dan atau bisa dikatakan tidak mendapat jawaban yang seutuhnya,kalaupun ketidak-utuhan suatu jawaban tersebut mempunyai kemungkinan sebuah kebenaran.
“PERSETERUAN” para pihak tidak hannya milik apa yang dinamakan “TRIAS POLITIKA”, namun juga menyangkut apa yang dinamakan mesin politik, seperti kejadian di Jepang dimana LDP diluluh-lantakan oleh kekuatan baru yang namanya Democracy Party of Japan (DPJ), LPD yang begitu lama berkuasa dan hampir menguasai semua lini kehidupan di Jepang mampu dikalahkan oleh partai anak bawang,pertanyaannya Kenapa Bisa begitu ?. Opini publiklah yang menyebabkan hal itu. USA, sang Rising Star ” BARACK HUSSEIN OBAMA” mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya, kenapa hal itu bisa terjadi, kembali jawabannya “OPINI PUBLIK”
Pola pikir manusia yang terfokus pada sebuah kejadian yang sudah terbuka pada ruang publik,apakah dimedia cetak atau elektronik dan itu menarik menurut publik, maka akan mengerucut dengan apa yang dinamakan “PUBLIC OPINION” dan single opinion tersebut akhirnya mempunyai kemampuan untuk menciptakan “PUBLIC POLICY” dan inilah harga sebuah demokrasi.
Pembelajaran pada apa yang sudah terjadi menunjukkan bahwa KEBUTUHAN INTELEKTUAL PADA MASYARAKAT TIDAK BISA DIUKUR DENGAN APA YANG NAMANYA “POSITION OF IDEA”sebuah bahasa yang kerap dijadikan rujukan atau koridor Trias Politika, dengan kata lain bahwa KEINGIN-TAHUAN MASYARAKAT HARUS MAMPU DIAKOMODIR SECARA BENAR DAN TEPAT OLEH SIAPAPUN.

Mensiati perseteruan dalam negara,yang berupa OPINI PUBLIK BISA MEMBAHAYAKAN KETIKA PENGELOLAANNYA TIDAK PAS DAN TEPAT, terlebih  ketika sudah masuk ranah publik pada kehidupan masyarakat yang sudah mengerti akan hak - haknya, terlebih dengan adanya media alternatif seperti jejaring sosial seperti Kompasiana, bahkan ada tulisan yang dijadikan rujukan ketika membahas INDOMIE di TV ONE tentunya tidak hanya melibatkan lembaga  permanen yang sudah ada yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, namun juga melibatkan para tokoh masyarakat yang merupakan political channel of voice dari suara masyarakat yang mengakses informasinya melalui para tokoh ini.

Pengelolaan OPINI PUBLIK, bisa menjadi bola liar yang tadinya merupakan input yang menguntungkan dalam sebuah proses untuk menghasilkan hal - hal positif, akhirnya menjadi OPINI PUBLIK YANG TERBENTUK DAN DIBENTUK DARI ISUUE YANG DILEMPAR MENJADI NEGATIF, TERLEBIH ADA PEMBEDAAN BAHASA DALAM INTERNAL KELOMPOK , untuk memperjelas hal tersebut akan saya kutip “TEMPO Interaktif, Jakarta - Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan isu penggulingan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlalu jauh. Menurut dia, zaman demokrasi saat ini sudah sangat terbuka dengan kritik. “Saya kira itu too much, terlalu jauh. Kita kan demokratis sekarang. Bahwa pemerintahan dibangun dari hasil pemilu yang sah. Kita hormatilah hasil pemilu,” kata julian di Kompleks Istana Presiden, Selasa (12/10).

Hatta mengatakan, berbeda pendapat dalam demokrasi adalah hal yang biasa. “Tapi kalau mau menurunkan presiden itu inkonstitusional,” ujarnya.

( kutipan dari tempo interaktif)

( sumber : google search )

Kutipan yang ada diatas ada dalam suatu berita, satu dan yang lainnya berbeda. Rupanya pengelolaan politik dalam pembentukan opini publik masih belum padu dalam satu kelompok internal, memberi akses terjadinya INTERNAL DISASTER, DAN ITULAH RESIKO POLITIK.